Saya Prihatin Perpustakaan (Masih) Jadi Tempat Sampah

Perpustakaan "Tong Sampah"

Belum lama-lama ini dunia kepustakawanan lagi-lagi dikejutkan dengan kabar yang cukup heboh. Kabar datang dari pemerintahan DKI Jakarta yang dikomandoi oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengenai rotasi yang terjadi dalam jajarannya. Dalam 20 pejabat eselon II yang dirotasi terdapat nama Walikota Jakarta Selatan, Anas Effendi, yang diberikan jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta.

Mengapa Digeser?

Publik, khususnya yang berkecimpung di dunia kepustakawanan pun bertanya-tanya akan rotasi yang dilakukan Jokowi. Memang sudah bukan rahasia lagi kalau selama ini perpustakaan dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat hukuman, tempat pengisolasian pegawai-pegawai yang kinerjanya tidak bagus, bermasalah/membangkang, dan menjelang masa pensiun. Apakah Anas Effendi kinerjanya kurang bagus? Hal ini dibantah oleh Jokowi melalui Media Indonesia (15/02/2013) “Ya karena di perpustakaan kosong. Memang di arsip itu kosong kok. Kan yang di arsip sudah pensiun”. Kinerja Anas Efefndi pun dinilai cukup bagus “Sudah bagus. Pak walikota lincah” lanjut Jokowi.

Benarkah kinerja Anas Effendi sudah bagus? Jawa Pos National Network mengungkapkan bahwa Sebelumnya, kinerja Anas Effendi sempat menjadi sorotan Boy Bernadi Sadikin yang merupakan anggota DPRD DKI sekaligus Anggota Fraksi PDIP. “Saya tinggal di Selatan, lihat saja itu galian isinya enggak jelas. Ada kabel, air, sampah. Walikota Jakarta Selatan itu kerjanya cuma tidur sama dangdutan,” kata Boy beberapa waktu lalu.

Mengenai penggeseran Anas Effendi ini saya konfirmasi kepada Ketua DCP PDI Perjuangan, Gembong Warsono, yang juga telah lama kenal sang Walikota. “Pak Anas kinerjanya sudah bagus, tapi memang selama ini hampir tidak ada inovasi” ungkap Gembong. Gembong pun membantah kalau isu politis merupakan alasan pemindahan Anas Effendi “Walikota itu memang jabatan semipolitis. Ya wajarlah kalau dulu mendukung incumbent, kan harus patuh atasan. Lagi pula Pak Jokowi orangnya objektif, yang terpenting bisa mengikuti ritme kerjanya” lanjutnya. Kita ketahui bersama bahwa Jokowi menuntut jajarannya untuk dapat bekerja cepat dan penuh inovasi untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi.

Jadi dapat dikatakan bahwa Anas Effendi belum dapat mengikuti ritme kerja Jokowi dan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi. Lalu kenapa harus ke Badan Perpustakaan dan Arsip DKI? Boleh dikatakan Badan Perpustakaan dan Arsip daerah bukanlah bidang-bidang yang disoroti oleh sebagian besar masyarakat. Apabila kinerjanya buruk, masyarakat dan media tidak akan “rewel”, luput dari perhatian. Berbeda dengan kinerja dinas PU, apabila kinerja buruk akan sangat terlihat mencolok. Jalan rusak misalnya, akan mengganggu kegiatan transportasi, ekonomi, dan permasalahan lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan “keramaian”. Lihat saja PILKADA JABAR tahun ini. Isu utama yang dibahas adalah permasalahan banyaknya  jalan yang rusak. Pernahkah ada yang membahas Perpustakaan dan Arsip? Adakah calon gubernur dan wakil gubernur yang perduli?

Siapa yang punya kompetensi?

Jadi apakah Pak Jokowi masih menganggap Badan Perpustakaan dan Arsip itu tidak penting? Hilangnya aset-aset penting milik pemerintah daerah DKI Jakarta karena kacaunya pengelolaan arsip mereka sudah cukup membuat Jokowi melek pentingnya urusan ini. Jokowi sendiri sudah memetakan sumber daya manusia yang dimiliki dijajarannya. Hasilnya, Jokowi tidak menemukan orang yang kompeten dijajaran struktural pemerintahannya. Jokowi ingin mengangkat yang muda, tapi ternyata eselon II yang paling muda sudah berusia setengah abad. Ingin menemukan yang ahli dibidang perpustakaan sekaligus arsip? Apalagi… Walhasil, dengan terpaksa dan terbenturnya masalah SDM para birokrat, lagi-lagi badan perpustakaan dan arsip dikorbankan. Toh Jokowi juga berjanji melakukan penilaian dan akan kembali melakukan rotasi apabila pejabat-pejabat baru tersebut tidak maksimal kinerjanya “Jika selama enam bulan saya lihat tidak ada perubahan, ya maaf, siap saya ganti?” tantang Jokowi saat pelantikan yang disambut jawaban “Siap Pak” oleh para pejabat baru.

Kalau yang eselon itu tidak mampu, kenapa tidak mencari yang muda dibawah itu? “Syarat kepangkatannya tidak ketemu. Dan tidak mungkin langsung mengangkat seorang prajurit menjadi letnan, nanti dikepluki kapten-kaptennya” kata Gembong. Kita perlu sadari bahwa masalah pengangkatan juga memiliki peraturan. Masalah yang terpenting adalah jauhnya GAP antara yang muda dan yang tua karena Pemda pernah vakum selama 10 tahun tidak ada perekruitan.

Kenapa tidak merekruit orang luar? Hal ini lebih sulit lagi karena akan terbentur masalah peraturan. Terlebih lagi, Jokowi menginginkan orang-orang yang siap langsung bekerja. Jadi bukan orang yang harus meraba-raba permasalahan terlebih dahulu. Orang yang siap akan hal itu dan mengerti seluk beluk permasalahan tentulah orang dalam itu sendiri.

Anas Effendi menolak jabatan?

Pengangkatan Anas Effendi sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DKI membuat kaget dirinya. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kepada media “Dia Tanya salahnya apa, Ya saya bilang enggak ada salah,” seperti yang dikutip Tempo.com. Bahkan Ahok sendiri mengungkapkan bahwa jabatan Anas Effendi yang baru ini sangat penting dan bagus untuk dirinya. “Perpustakaan itu penting lho, karena mengurusi asrip seluruh Jakarta.” Ahok pun mengungkapkan “Ya bagus dong, malah lebih pinter dipindah kesana,”.

Ahok pun mengakui bahwa keputusan Jokowi merotasi Anas Effendi menjadi kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI menggantikan Maman Achdiyat yang pensiun merupakan usulan dari Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan. “ya kan karena Pak Maman Achdiyat-nya pensiun, jadi posisi kepala BPAD itu kosong. Terus Pak Sekda usul, yang paling tepat di Arsip dan Perpustakaan itu Pak Anas yang Wali Kota Jakarta Selatan. Kita tanya dong ke Pak Sekda, siapa yang akan menggantikan sementara Pak Anas sebagai walikota, beliau bilang ada wakilnya, jadi ya sudah aman,” ungkap Ahok seperti yang dikutip kompas.com. Jadi kalau kita mau mempertanyakan keputusan ini, Fadjar Panjaitan lah orang yang harus diminta klarifikasi.

Anas Effendi sendiri tidak hadir dalam acara pelantikan jabatan barunya. Secara hukum ini dapat dikatakan sebagai pembangkangan. Tindakan indisipliner ini tentu akan diproses dalam sidang yang nantinya akan menentukan nasib Anas Effendi sendiri. Kemungkinan pilihannya adalah dicopot atau pensiun dini.

Tentu kita bertanya-tanya apa alasan Anas Effendi menolak jabatan ini? Kalau karena beliau sadar bahwa dirinya tidak kompeten mengenai permasalahan perpustakaan dan arsip, saya angkat topi untuk Anda. Meski itu artinya melanggar sumpah PNS yang harus bersedia ditempatkan dimana saja seperti seorang prajurit. Karena seorang Prajurit berbeda dengan seorang Ksatria. Tidak semua prajurit memiliki jiwa ksatria. Namun, apabila alasan Anas Effendi menolak jabatan ini karena perpustakaan ini tidak bergengsi, bukan lahan basah, tidak popular, dsb. Maka perlu Anda ketahui bahwa saya sebagai seorang pustakawan (dan mungkin seluruh pustakawan di Indonesia) juga tidak sudi melihat perpustakaan menjadi tempat sampah!!!  Seandainya dijadikan tempat sampah pun kami menginginkan sampah yang dapat didaur ulang!!!

AutoKritik Pustakawan

Permasalahan perpindahan Anas Effendi juga ikut membuka borok pustakawan dan dunia kepustakawanan. Saya berpikir bahwa “kalian pustakawan kemana saja? Sudah melakukan hal berguna apa? Kok perpustakaan sampai luput dari perhatian masyarakat?”

Hal ini juga menjadi autokritik bagi diri saya yang seorang pustakawan dan mencintai dunia pendidikan. Bagaimana bisa perpustakaan yang dimulut orang-orang yang ditanya pasti mengakui pentingnya perpustakaan dan arsip tetapi pada kenyataannya diabaikan? Bagaimana bisa pustakawan dikangkangi begitu saja dengan mudahnya? Kesulitan yang dialami Jokowi saat mencari SDM dijajarannya yang mengerti perpustakaan sebagai contoh. Padahal walaupun sedikit tetapi ada lulusan jurusan ilmu perpustakaan di BPAD DKI sana. Ada juga pustakawan yang telah bekerja hingga puluhan tahun di sana. Tetapi terkesan mereka hidup segan mati tak mau. Gak bisa naik tetapi gak mau dilangkahi.

Seandainya saja ada pustakawan di BPAD khususnya yang mau menunjukkan kepeduliannya dan berani bernegosiasi dengan pimpinan tentu nasib BPAD sendiri tidak akan diremehkan seperti ini. Pustakawan jangan lagi memiliki sikap pasif, minder, dan oportunis. Kalau memang menganggap peran kita penting maka tunjukkanlah bahwa kita dapat melakukan hal-hal penting tersebut.

Dimana peran perpustakaan dan organisasi-organisasi pustakawan? Tertelan dalam egoisme sektoral kah? Tertimbun dibalik tumpukan buku dan arsip kah? Atau asyik dengan dirinya masing-masing… Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau mencoba mengubah nasibnya sendiri. Yang terpenting saat ini adalah pustakawan bersama-sama bersatu dan maju bersama.

Undang-undang nomer 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

Boleh dikatakan undang-undang ini merupakan pedoman bagi pustakawan. Akan tetapi tidak sedikit pustakawan yang belum pernah membaca ini. Jadi jangan salahkan Jokowi apabila beliau juga tidak mengetahui adanya undang-undang ini. Bahkan ada oknum yang sengaja mencari dan membuat celah undang-undang ini untuk kepentingannya walaupun harus merendahkan profesinya dan kawan-kawannya, pustakawan.

Apabila mengacu kepada undang-undang  no 43 tahun 2007 pasal 30 dikatakan bahwa “Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.” Pasal ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh sembarangan orang menduduki jabatan kepala perpustakaan. Apalagi jabatan ini ternyata diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten dan demi kepentingan politis semata. Bukan rahasia lagi kalau posisi kepala perpustakaan daerah umumnya dijadikan tempat pembuangan atau pengasingan bagi pejabat yang dahulu mendukung lawan politik kepala daerah saat Pilkada. Atau posisi ini dapat pula dijadikan sebagai tempat untuk tim sukses yang mendapatkan sisa kedudukan dari kepala daerah karena posisi lainnya sudah ada yang lebih ahli dan lebih kapabel.

Apakah hal ini melanggar undang-undang? Jelas iya!! Tetapi ternyata kita (pustakawan) sendiri memberikan peluang yang membuat perpustakaan selalu menjadi tempat sampah. Dalam ketentuan umum, pasal 1 UU no 43 tahun 2007 disebutkan bahwa “Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.” Kata “pelatihan” ini membuka peluang bagi “orang buangan” tersebut melenggang menjadi kepala perpustakaan. Mengapa? Karena ada institusi yang menyediakan pendidikan kepustakawanan dalam waktu 3 bulan untuk mendapatkan status sebagai pustakawan. Hal ini jelas tidak adil. Dimana ada orang-orang berlatar belakang pendidikan Ilmu perpustakaan yang belajar bertahun-tahun harus dipimpin oleh orang yang hanya mengikuti pelatihan kurang dari satu tahun. Memang kalau pustakawan berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan yang memimpin akan lebih baik? Memang belum jaminan, tetapi paling tidak kita berusaha mencegah dan menutup celah pelanggaran UU No 43 tahun 2007.

Lalu mengapa ada institusi yang menyediakan pelatihan tersebut? Awalnya pelatihan kepustakawanan diadakan karena kurangnya SDM berlatar belakang ilmu perpustakaan. Tentu tidak semua produk dari pelatihan kepustakawanan tersebut tidak berkualitas. Tetapi akan lebih bijaksana apabila mendahulukan orang-orang yang memang berlatar belakang ilmu perpustakaan untuk memegang posisi sepenting kepala perpustakaan dengan asumsi mereka lebih banyak mengetahui dan belajar mengenai dunia kepustakawanan dan arsip. Diperlukan penjabaran spesifik mengenai kriteria pustakawan dan peraturan baku yang menyatakan bahwa kepala perpustakaan harus memiliki keahlian dalam ilmu perpustakaan. Jalan lainnya adalah dengan segera mengadakan sertifikasi profesi pustakawan dan memastikan hanya pustakawan yang lulus sertifikasilah yang dapat mengisi jabatan kepala perpustakaan dan arsip daerah. Diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi profesi pustakawan (IPI), Perpustakaan Nasional RI, lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan, dan organisasi/jaringan perpustakaan lainnya untuk menyelenggarakan dan mengawasi sertifikasi ini.

Saran dan Rekomendasi

Panasnya berita Anas Effendi memberi dampak positif dan negatif bagi dunia kepustakawanan. Dampak positifnya sekarang BPAD menjadi terkenal dan menjadi sorotan. Dampak negatifnya citra perpustakaan sebagai tempat buangan semakin melekat pada perpustakaan. Ada beberapa hal yang dapat kita (yang mengaku dirinya pustakawan dan/atau peduli dengan dunia perpustakaan dan arsip) lakukan:

1. Meminta audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Yang perlu kita sadari adalah Jokowi yang seorang Gubernur DKI Jakarta dan penggemar musik rock itu jugalah seorang manusia. Ada nilai plus-minusnya. Perlu saran dan masukan. Keunggulan Jokowi adalah terbuka akan semua usul dan senang berdiskusi. Mungkin pustakawan (khususnya yang memilih Jokowi saat pemilu) sedikit kecewa. Pustakawan yang selama ini dianggap remeh masih merasa belum di-wong-kan padahal Jokowi dikenal dapat meng-wong kan rakyat. Masalah pengangkatan Kepala BPAD DKI dapat menjadi pemicu kita untuk meminta audiensi kepada Jokowi, mungkin Jokowi tidak tahu kalau disini ada PNRI, ISIPII, IP&I dan universitas-universitas yang menggelar program Ilmu Perpustakaan.

Paling tidak ada perwakilan yang mewakili pustakawan Indonesia untuk melakukan audiensi dengan Jokowi. Bukan sekedar gerakan penolakan tapi sekedar menolak, tanda tangan, lalu selesai. Setahu saya Jokowi orangnya terbuka terhadap kritik dan saran namun kita harus siap dengan segala jalan keluar atau rekomendasi permasalahan. Sekedar protes tanpa solusi hanya memperburuk citra pustakawan

2. Lelang Jabatan

Apabila perasalahannya pada SDM. Mengapa kita tidak coba mengusulkan lelang jabatan kepala BPAD DKI Jakarta? Bukankah wacana ini pernah digelontorkan untuk mengisi jabatan Lurah dan Camat. Dan apabila memungkinkan dibuatkan kontrak yang menyatakan bahwa setiap PNS di BPAD DKI rela dilangkahi secara kepangkatan oleh PNS lain yang lebih kompeten

3. Membuat program perpustakaan dan arsip yang selaras dan mendukung program Jokowi.

Jokowi memiliki 10 program yang telah diumumkan kepada masyarakat. Mengapa kita tidak membuat program perpustakaan dan arsip yang selaras dan mendukung suksesnya program-program Jokowi. Misalnya membuat program yang mendukung program “Jakarta Pintar” dan “Pemberantasan kampung kumuh” BPAD DKI Jakarta dapat membantu program-program tersebut dengan pemaksimalan teknologi informasi untuk melayani pelajar yang lebih akrab dengan dunia teknologi dan menyebarkan perpustakaan-perpustakaan atau taman bacaan di daerah kumuh yang sedang diperbaiki.

Pak Putu Laxman Pendit mengatakan bahwa semakin jelas bahwa musuh kita (perpustakaan) adalah birokrasi. Bagi saya, musuh kita jelas PEMBODOHAN DAN KESERAKAHAN. Dua hal ini yang membuat birokrasi terlihat menyebalkan.

Oleh:

Danang Dwijo

Daftar bacaan lanjutan:

Anas Dimutasi Jokowi untuk Urusi Perpus. (2013, February 14). Jawa Pos National Network. http://www.jpnn.com/read/2013/02/14/158441/Anas-Dimutasi-Jokowi-untuk-Urusi-Perpus-

Aziza, Kurnia Sari. (2013, February 15). Basuki: Sekda Usul Anas Paling Tepat Urus Perpustakaan. http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/15/16483331/Basuki.Sekda.Usul.Anas.Paling.Tepat.Urus.Perpustakaan

Kurniawan, Bahri. (2013, February 14). Tak Hadiri Pelantikan, Wali Kota Jakarta Selatan ‘Menghilang’. Tribunnews.com. http://jakarta.tribunnews.com/2013/02/14/tak-hadiri-pelantikan-wali-kota-jakarta-selatan-menghilang

Warsono, Gembong. (2013, February 15). Personal interview

Manafe, Imanuel Nicholas. (2013, February 15). Ahok: Justru Pak Anas Lebih Pintar di Perpustakaan. Tribunnews.com. http://jakarta.tribunnews.com/2013/02/15/ahok-justru-pak-anas-lebih-pintar-di-perpustakaan

Puti, Tri Artining. (2013, February 15). Anas Effendi Tanyakan Salahnya Ke Ahok. Tempo.co. http://www.tempo.co/read/news/2013/02/15/231461574/Anas-Effendi-Tanyakan-Salahnya-Ke-Ahok

Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan